Jakarta, LAMAN.IO – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyiapkan 11.916 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebanyak 11.916 ASN itu berasal dari 38 kementrian/lembaga untuk pidah kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menpan RB Abdullah Azwar Anas tahap pertama pemindahan ASN berlangsung pada September 2024 dari 38 kementerian/lembaga.
Menurut Anas untuk tahap pertama, jumlah ASN yang pindah idealnya mencapai 11.916 orang.
Namun, jumlah pasti yang pindah akan disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN.
“Tingkat kementerian/lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon satu di 38 kementerian/lembaga. Jadi sekarang sudah langsung 38 kementerian/lembaga. Enggak kayak sebelumnya, kalau sebelumnya konsepnya sepuluh kementerian/lembaga,” ujar Anas di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu 17 April 2024.
Baca juga: Wow Keren, akan ada Taksi Terbang dan Tol Bawah Laut di IKN
Anas menambahkan untuk tahap kedua akan ada 6.774 ASN dari 29 Kementerian/Lembaga yang dipindahkan ke IKN.
Sementara untuk tahap ketiga, jumlah ASN yang dipindah mencapai 14.237 dari 59 Kementerian/Lembaga.
Anas menjelaskan tahapan gelombang pemindahan ASN ke IKN ini disesuaikan dengan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintahan.
Diketahui, ASN memang mendapatkan fasilitas rumah hunian atau apartemen dinas ketika ditugaskan pindah ke ibu kota baru tersebut.
Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan 47 tower kelar dibangun.
Baca juga: Presiden Jokowi Menyebut, Sudah 190 Investor Asing Datangi IKN
“Kita juga menyiapkan bahwa Jakarta tetap bekerja sebagai kota bisnis. Kota pemerintahan tetap berjalan, kota bisnis tetap akan bergerak,” ujar Anas.
Berikut ini daftar 38 kementerian/lembaga yang akan pindah tahap pertama ke IKN:
- Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI
- Setjen DPD RI
- Setjen MPR RI
- Setjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
- Mahkamah Agung
- Komisi Yudisial
- Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementrian Keuangan
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
- Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)
- Kementerian Sekretariat Negara (Setneg)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
- Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Kementerian Kesehatan
- Kementrian Perdagangan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Sekretariat Kabinet
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Badan Pangan Nasional (Bapanas)
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Kantor Sekretariat Presiden (KSP)
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Kejaksaan
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). []