Jakarta, LAMAN.IO – Pemerintah kini sedang mengantisipasi lonjakan harga minyak akibat konflik Israel-Iran.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.
Ia menyebut, pemerintah mengantisipasi dampak-dampak ketegangan yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel.
Satu dampak yang harus diantisipasi adalah lonjakan harga minyak dunia yang terjadi.
Hal ini disampaikan Airlangga usai melakukan rapat terbatas (Ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 16 April 2024.
“Dari sisi Perekonomian kita melihat tentu ada lonjakan harga minyak imbas serangan Israel ke Iran di kedutaan Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan Iran,” kata Airlangga dikutip dari Kompas TV.
Baca juga: Pertamina Mencatat Konsumsi BBM saat Mudik Idulfitri Meningkat Drastis
Airlangga menyinggung soal peranan laut merah dan selat Hormuz yang menjadi jalur penting kapal pengangkut minyak.
Airlangga pun menilai perlunya mitigasi peningkatan ongkos angkut minyak, imbas konflik Iran-Israel.
“Dari segi ekonomi laut merah dan selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena selat Hormuz 33 ribu kapal minyak dan laut merah 27 ribu. Dan peningkatan freight cost menjadi salah satu yang harus dimitigasi,” tegas pria yang juga Ketum Partai Golkar ini.
Airlangga menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini tumbuh solid di kisaran 5 persen dan inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1 persen.
Neraca perdagangan Indonesia juga masih surplus dengan cadangan devisa mencapai 136 miliar dolar AS.
Baca juga: Update Harga Pertalite dan Pertamax Usai Viral soal BBM Palsu di Jawa Barat
“Dari segi pasar keuangan, dolar index menguat di tengah rilis ekonomi Amerika yang menguat kemudian eskalasi tentu meningkatkan ketidakpastian dan tentu yang harus dimitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven, emas US dolar dan nikel alami kenaikan,” jelasnya.
“Nilai tukar dan IHSG mengalami pelemahan secara global, namun Indonesia dibandingkan peer countries relatif masih aman. Dan tentu kita perlu melakukan beberapa kebijakan. Antara lain bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan harga logistik dan minyak,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut dia akan terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi investor, memperkuat daya saing serta menarik investasi jangka panjang ke Indonesia.
“Kepastian kepastian ini harus dijaga,” tegasnya.
“Tentu nanti berbagai skenario sudah dibahas tentunya menjaga agar defisit berada di rentang yang diperbolehkan UU,” pungkasnya. []
