Jakarta, LAMAN.IO – Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemeriksaan itu disinyalir karena Hasto kerap keras mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun Kepala Staf Kepresiden Moeldoko membantah isu tersebut.
Kata dia, pemeriksaan Hasto merupakan kewenangan dari KPK. Tidak ada kaitannya kritik Hasto ke istana.
“Saya melihatnya bukan di situ. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari CNNIndonesia, Kamis 20 Juni 2024.
Dia membantah ada arahan dari istana agar Hasto diproses hukum.
Selain bahas Hasto, Moeldoko juga membahas terkait perburuan Harun Masiku dalam kasus yang sama dengan Hasto.
Dia optimis Harun bisa diringkus dalam waktu dekat. “Mestinya bisa,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.
Dalam kasus itu, Harun menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa menjadi anggota DPR jalur pergantian antarwaktu.
Harun ingin menggantikan caleg terpilih Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.
Kasus itu terjadi usai Pemilu 2019. KPK baru melanjutkan pemeriksaan Hasto usai Pemilu 2024. KPK mengklaim pemeriksaan itu tak politis.
“Tidak dalam rangka agenda politik apa pun. Apabila itu terjadi secara bersamaan, itu hanya kebetulan saja,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 14 Juni 2024 lalu. []