Laman.io – Presiden Jokowi jengkel, penyebabnya karena toko online di Indonesia diserbu produk asing.
Kata dia, hampir 90 persen toko online dikuasai produk asing.
Padahal kata dia, Indonesia memiliki kapasitas pasar yang cukup besar dengan total konsumen mencapai 123 juta.
Sementara potensi perdagangan kata dia mencapai Rp 11.250 triliun.
“Ada 123 juta konsumen kita, namun hanya menjadi konsumen. Karena 90 persen barang impor. Itu sangat berbahaya bagi produk kita sendiri,”ujar Jokowi, Rabu 4 Oktober 2023.
“Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce masih bagus, tapi 90% barang-barang impor,”sambungnya.
Baca juga: Terungkap Penyebab Harga Beras dalam Negeri Sangat Mahal
Jokowi mengingatkan, produk-produk impor bisa mengancam produk dalam negeri.
Pasalnya kata dia, produk impor itu harganya sangat murah. Pemilik aplikasi membakar uang untuk memberikan diskon besar-besaran.
Saking murahnya kata dia, ada baju yang harganya cma Rp 5.000.
“Ini sangat murah, ada baju yang harganya hanya Rp 5.000, artinya di situ ada predatory pricing mulai bakar uang yang mulai menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini,”jelasnya.
Dia menjabarkan serbuan barang impor murah dan banjir promo dari penyedia e-commerce membuat masyarakat keranjingan belanja murah.
Itu hanya strategi marketing. Karena jika kita sudah kerajingan beli online, pelan-pelan mereka menaikkan harga tanpa kita sadari.
Baca juga: Fitur TikTok Shop yang Dikeluhkan UMKM Resmi Stop Hari Ini
Dan pada akhirnya kata dia, pasar dikontrol oleh barang-barang impor. Dan akhirnya kita hanya sebagai konsumsi bukan pelaku perdagangan itu sendiri.
“Jangan mau kita kena kolonialisme di era modern ini. Kita nggak sadar tahu-tahu kita sudah terjajah secara ekonomi,”tegasnya.
Kata dia, produk asing itu, mungkin awal-awal harganya masih Rp 5.000. Begitu semua sudah masuk, beli ini sudah ketagihan baru dinaikkan Rp 500 juta.
“Kalau begitu mau apa? sudah nggak bisa apa-apa kita karena sudah ketergantungan di situ,” beber Jokowi.
Saat ini kata dia, ancaman bukan hanya dari serbuan produk murah saja.
Namun ancaman muncul dari penyedia jasa e-commerce yang dapat memiliki data-data kebiasaan dan selera masyarakat sebagai pengguna.
Menurutnya hal itu harus dilindungi. Maka dari itu kata dia, pemerintah membuat regulasi untuk mengantisipasi hal itu.
Baca juga: Di Indonesia Dilarang Jualan, 17 Negara Ini Justru Blokir TikTok
