Laman.io – Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengaku siap memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Undangan itu untuk beradu gagasan tentang isu antikorupsi.
Adapun agenda adu gagasan tersebut bertajuk ‘Penguatan Anti-Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas’ (Paku Integritas), digelar di Gedung KPK Jakarta, Rabu 17 Januari 2024.
“Dengan senang hati. Itu yang saya tunggu-tunggu,” kata Ganjar di Senayan Park (Spark), Jakarta, Minggu 14 Januari 2024 pagi.
Ganjar mengatakan, penguatan isu antikorupsi pernah diikutinya saat berlaga pada Pilkada Jawa Tengah, tahun 2013 lalu.
Saat itu, sejumlah komisioner KPK datang ke Jawa Tengah, khusus untuk menanyakan ide pemberantasan korupsi kepada seluruh pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur.
Baca juga: Prabowo: Anies Sengaja Menghasut Rakyat agar Membenci Saya
“Pas giliran saya, saya masih ingat komisionernya mengatakan, Pak Ganjar nggak usah karena tag line-nya sudah Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Tinggal kita lihat hasilnya,” jelasnya.
Ganjar yang terkenal dengan jargon ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’ (Tidak korupsi, Tidak membohongi) berhasil membuktikan apa yang dijanjikan kepada konstituen selama menjalani peranannya sebagai orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah.
“Sudah 10 tahun hasilnya, mudah-mudahan dari pertanyaan pertama sebagai calon gubernur, saya laksanakan sampai dengan hari ini,” ucapnya.
Terkait pemberantasan korupsi, Ganjar mengaku pernah marah besar pada 27 April 2014 atau setahun setelah menjabat Gubernur Jawa Tengah.
Pada saat itu, kata Ganjar, kemarahannya memuncak setelah menyaksikan langsung petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menerima uang pelicin dari para kernet.
Baca juga: Anies Salah Data soal Lahan Milik Prabowo
Para kernet setiap melewati Jembatan Timbang wajib memberikan upeti kepada para petugas Dishub antara Rp 10.000 hingga Rp2 0.000.
Setahun berikutnya, pada tahun 2015, kiprah Ganjar dalam memerangi rasuah menuai pujian. KPK memberikan penghargaan.
Selain itu, Ganjar juga dikategorikan sebagai Kepala Daerah pelapor gratifikasi terbanyak di Indonesia.
Pada Desember 2023, KPK menyoroti Debat Pertama, khususnya mengenai isu pemberantasan korupsi.
Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengaku kecewa karena debat yang digelar pada 12 Desember 2023 itu tidak memperlihatkan sebuah gagasan besar tentang masa depan pemberantasan korupsi.
“Semalam saya ikuti juga karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf debat capres. Capek-capek dari sini saya bela-belain, saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi, enggak terlihat bisa ditawarkan oleh beliau,” kata Nawawi. (*)
Baca juga: Truk Pengangkut Logistik Pemilu Masuk Jurang di Semarang
