Laman.io – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) sering tidak tepat sasaran.
Penyebabnya karena data yang masih berantakan, menjadi salah satu faktor ketika orang yang seharusnya menerima tersebut justru tidak tercatat.
Melihat fenomena itu, calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, hal yang pertama akan diprioritaskan dia ketika menjadi presiden adalah memperbaiki pendataan masyarakat penerima Bansos.
Dia juga menyebut, Bansos jangan diakui punya presiden.
“Ya, Bansos itu kan untuk rakyat. Sudah dianggarkan, jadi bukan punya presiden,” kata Ganjar, di Rumah Pengasingan Bung Karno, Jalan Perintis Kemerdekaan 33, Rengasdengklok Utara, Kerawang, Jumat, 15 Desember 2023.
Baca juga: Gancar Beberkan Manfaat KTP Sakti ke Warga di Bekasi
Dia mengingatkan, Bansos adalah program pemerintah yang harus disalurkan kepada rakyat, jadi bukan milik presiden semata.
Nantinya keluar sebagai pemenang Pilpres 2024, pihaknya akan membuat, Satu Data Indonesia atau program yang dinamai KTP Sakti (Satu Kartu Terpadu Indonesia).
KTP Sakti inilah akan digunakan sebagai pendataan penerimaan bantuan dari pemerintah.
Data-data warga yang berhak menerima bantuan akan dimasukkan ke dalam chip KTP.
Selain berfungsi sebagai database, KTP Sakti akan digunakan untuk urusan pelayanan publik, mulai dari pusat sampai ke daerah.
Baca juga: Program KTP Sakti Solusi Ganjar-Mahfud MD untuk Indonesia Maju
Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka meminta kepada Ganjar, agar ke depan penyaluran bansos harus tepat sasaran.
Anggota DPR RI tersebut berharap Ganjar jika terpilih, tidak mengakui bansos sebagai milik presiden.
“Janji ya kalau jadi presiden jangan diakui punya presiden loh mas bansos-nya. Bansos bukan punya presiden, janji loh mas,” kata Rieke saat pertemuan dengan buruh tani dan nelayan di Bekasi, Kamis 14 Desember 2023. (*)