Jakarta, LAMAN.IO – Presiden Joko Widodo meminta Menteri keuangan Sri Mulyani untuk membahas RAPBN 2025 bersama dengan pemerintahan selanjutnya.
Alasannya karena dalam program pemerintahan yang baru ada program makan siang gratis.
Presiden Jokowi meminta program kerja tersebut dapat diberikan ruang fiskal dalam RAPBN 2025.
“Bapak Presiden meminta supaya kita tetap berkomunikasi, tentu saja nantinya dengan pemerintah baru. Sehingga pemerintah baru pada tahun pertama bisa langsung melaksanakan program-program yang menjadi prioritas yang sudah disampaikan,” ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas di Istana Negara, Jumat 5 April 2024.
Selain memberikan fiskal untuk program pemerintah selanjutnya, Presiden Jokowi juga meminta program kerja prioritas, seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Mahfud MD: Sejak Awal Saya Tidak Ikut Campur soal Hak Angket
Selain itu SDM unggul, inklusivitas dan reformasi birokrasi tetap menjadi poin dalam RAPBN 2025.
Hal ini nantinya juga diselaraskan dengan pemerintahan selanjutnya.
Menurut Sri Mulyani APBN 2025 akan disusun menjadi tahap awal transisi pemerintah sekarang dengan pemerintah baru.
Namun posturnya tetap disiplin dan menjaga kebijakan fiskal secara hati-hati.
“Tadi juga disepakati untuk menjaga defisit di bawah 3 persen akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga dan itu juga untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus deliver program-program prioritasnya,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Tim Hukum Ganjar-Mahfud dan AMIN Protes Saksi Ahli Prabowo-Gibran
Lebih lanjut Bendahara Negara ini menjelaskan pemberian ruang fiskal terhadap program prioritas pemeritah baru.
Termasuk makan siang gratis turut memperhatikan keputusan sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Intinya, pemerintah sepakat untuk menjaga defisit anggaran di tahun 2025 di bawah 3 persen sebagai bentuk disiplin fiskal.
“Dari sisi transisi masih menunggu sampai dengan Oktober (2024), namun di satu sisi kita juga melihat keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian melihat kepada proses politik, namun persiapan APBN tetap dilakukan,” ujar Sri Mulyani. []
